ponsel bm

Melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Pemerintah saat ini menggodok aturan mengenai pemblokiran ponsel BM (black market) alias ponsel ilegal di Indonesia.

Regulasi tersebut akan mengharuskan pemasangan antara IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang merupakan nomor identitas ponsel dengan MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number) atau nomor ponsel.

Baca juga: Awas! Kecanduan Gagdet Bikin Sperma Terganggu

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto, menjelaskan aturan tersebut masih terus digodok. Namun, rencananya pemblokiran melaui IMEI dan nomor ponsel akan dimulai pada tanggal 17 Agustus. Nantinya Indonesia akan bebas ponsel ilegal.

Kemenperin menyebutkan peredaran ponsel saat ini bisa mencapai 50-60 juta unit dan itu tercatat. Sementara yang ilegal, tentunya tidak tercatat, sehingga pemerintah tidak mengetahui berapa jumlah pastinya. Jalur-jalur ponsel BM masuk ke Indonesia melalui banyak pintu, salah satunya dari Singapura yang diyakini cukup mendominasi.

Baca juga: COMPFEST 11, Kerja Sama UI dan Go-Jek

Rudiantara selaku Menkominfo mengatakan aturan pembatasan ini memang akan mulai diterapkan bulan depan. Tapi tidak serta merta langsung dilakukan pemblokiran. Karena perlu disosialisasikan terlebih dahulu di masyarakat.