Menteri Keuangan Sri Mulyani saat bersama Presiden Joko Widodo (Foto: TEMPO/Subekti)
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat bersama Presiden Joko Widodo (Foto: TEMPO/Subekti)

Pemerintah baru saja memberikan usulan RUU perubahan bea materai. Sebelumnya bea tersebut terbagi menjadi dua nilai, yaitu Rp 3.000.- dan Rp 6.000,- menjadi satu nilai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan usulan perubahan batasan bea materai untuk dokumen yang menyatakan penerimaan uang guna menyederhanakan dan mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Meskipun tarif bea meterai diusulkan dinaikkan, RUU Bea Meterai tersebut juga dirancang untuk menegaskan keberpihakan pada kegiatan UMKM,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 3 Juli 2019 dikutip dari Tempo.co.

Materai Rp 6.000,- (Foto: Website resmi PERURI)
Materai Rp 6.000,- (Foto: Website resmi PERURI)

Baca juga: Tips Memilih Saham Untuk Investasi

Sebelumnya sesuai Undang-undang bea materai tahun 1985, dokumen yang tidak dikenai bea materai dengan nilai nominal sampai dengan Rp 250.000,-. Dengan angka Rp 500,- dan Rp 1.000,-.

Pada tahun 2000 ada perubahan bea materai untuk dokumen penerimaan uang. Dokumen yang dikenai bea materai adalah dokumen penerimaan uang diatas Rp 250.000,- hingga Rp 1.000.000,- dengan bea materai Rp 3.000,-. Sedangkan dokumen penerimaan uang dengan nominal lebih dari Rp 1.000.000,- wajib dikenakan materai Rp 6.000,-.

Dalam RUU bea materai ini, dokumen penerimaan uang dengan nominal di atas Rp 5.000.000,- diwajibkan menggunakan materai Rp 10.000,-. Sedangkan, yang di bawah nominal tersebut tak dikenakan bea materai.

“Pengaturan tersebut diusulkan untuk disederhanakan menjadi hanya 1 batasan bea materai saja dan nilainya ditingkatnak menjadi Rp 5.000.000,- sebagai batas nominal dari nilai dokumen,” terang Sri Mulyani dikutip dari detik.com.

Hal ini menurut Sri Mulyani, dapat menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah.