utang pemerintah

Posisi utang pemerintah seperti yang dicatat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Juni 2019 mencapai Rp 4.570,17 triliun. Utang tersebut turun sekitar Rp 1 triliun dibandingkan bulan Mei 2019 sebesar Rp 4.571,89 triliun.

Utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 785,61 triliun dan surat berharga negara sebesar Rp 3.784,56 triliun. Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 778,64 triliun. Kemudian pinjaman dalam negeri Rp 6,97 triliun.

Baca juga: Perlukah UU untuk Atur Fintech? Begini Jawaban OJK

Jika diurai lebih lanjut, pinjaman luar negeri terdiri dari bilateral Rp 315,39 triliun, multilateral Rp 425,08 triliun, komersial Rp 38,17 triliun.

Sementara surat berharga negara terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp 2.735,76 triliun. Lebih rinci lagi untuk denominasi rupiah yakni terdiri dari surat utang negara Rp 2.275,29 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 460,47 triliun.

Sedangkan denominasi valuta asing sebesar Rp 1.048,80 triliun. Terdiri  darisurat utang negara Rp 833,86 triliun dan surat berharga syariah negara Rp 214,94 triliun.

Baca juga: Jokowi Minta Pembangunan Listrik Tenaga Sampah Dikebut

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,50%. Nilai utang tersebut masih dinilai aman karena masih berada di level 29,72% dari PDB.

Untuk realisasi pembayaran bunga utang hingga Juni 2019 telah mencapai Rp 134,77 triliun dari alokasi anggaran Rp 275,89 triliun. Realisasi pembayaran bunga utang hingga Juni 2019 sudah 48,85% atau tumbuh 11,75%.

Dalam belanja non K/L, terdapat juga belanja subsidi yang anggarannya mencapai Rp 224,32 triliun. Realisasinya hingga akhir Juni 2019 tercatat sebesar Rp 71,88 triliun atau sudah 32,04%.

Baca juga: Nasabah Fintech Perlu Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah akan terus berupaya mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi supaya lebih tepat sasaran.