go-jek

Go-Jek siap mematuhi pemerintah dalam upaya memajukan industri transportasi online. Seperti diketahui, Menteri Perhubungan telah menerbitkan Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) Nomor 118 Tahun 2018 terkait larangan perekrutan baru sebelum evaluasi selesai dilakukan.

Baca juga: Investasi di Gojek, Mitsubishi Gagas Layanan Baru

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi hanya berpedoman pada kuota yang telah dievaluasi sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Perusahaan dilarang melakukan rekrutmen sebelum evaluasi selasai.

Vice President Corporate Affairs Go-Jek, Michael Reza Say mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk bermitra hanya dengan yang memiliki izin Angkutan Sewa Khusus (ASK). Dikarenakan hanya menjadi aplikator, maka hanya diperkenankan memberi akses aplikasi kepada mereka yang memiliki perizinan.

Baca juga: Lagi dan Lagi, Grab Kembali Terima Suntikan Modal Baru

Saat ini, perusahaan transportasi online asal Indonesia tersebut telah menambahkan fitur keamanan dalam aplikasi, penyediaan asuransi hingga program pelatihan bagi mitra driver. Bahkan Go-Jek juga bekerja sama dengan Jasa Raharja dalam memberi fasilitas kepada operator Angkutan Sewa Khsuus untuk pengutipan Iuran Wajib dan Tanggung Jawab Pengangkut.